Hukum Togel Online Menurut KUHP

Alasan Togel SYD Sulit Dihindari Masyarakat
Alasan Togel SYD Sulit Dihindari Masyarakat

Agen Togel OnlineHukum Togel Online Menurut KUHP – Berbicara tentang “judi” termasuk Agen togel online yang lebih dikenal dengan tajen dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP).  Hal ini disadari oleh pemerintah, sehingga dalam rangka pengendalian perjudian, Pasal 303 KUHP dikukuhkan dengan undang-undang. 7 tahun 1974 yang dalam pasal 1 mengatur semua kejahatan peradilan sebagai kejahatan.

Di sini dapat dijelaskan bahwa segala bentuk persidangan tanpa izin pidana tetapi sebelum tahun 1974 ada tindak pidana (pasal 303 KUHP), ada pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan pengangkatan pasal 542 KUHP. Kode kriminal. Kode kriminal. KUHP. Kode, maka dengan UU no. Pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1974 hanya mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 90.000 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

Pasal 303 ayat (1)-1 KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 KUHP menambah ancaman pidana bagi mereka yang kesempatan dan partisipasinya ditingkatkan 4 tahun penjara atau denda paling banyak 10 juta. rupiah dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.

Sungguh ironis bahwa meskipun undang-undang secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk “perjudian” telah secara tegas dilarang oleh undang-undang, semua bentuk perjudian diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. a) hadiah untuk dimenangkan, b) hanya keberuntungan, c) hadiah berupa hadiah, dan d) hadiah untuk meningkatkan keuntungan, kecerdasan, dan kelincahan.

Orang yang dapat dihukum secara hukum dalam perjudian, yaitu: 1) orang atau badan hukum (perusahaan) yang memegang atau memberikan peluang utama perjudian sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang ikut campur dalam perjudian (sebagai bagian dari penyelenggara perjudian) atau juga sebagai bagian dari organisasi perjudian.

Pemain sebagai bagian dari industri perjudian seperti Agen Togel Online. Dan mengenai tempat-tempat yang tidak perlu di tempat umum, sekalipun tersembunyi, tertutup, tetap dapat dihukum; 2) seseorang atau badan hukum (badan hukum) dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan pengadilan utama untuk umum, di sini tidak perlu atau tidak diperlukan sebagai mata pencaharian, asalkan tempat-tempat umum yang dikunjungi banyak orang/umum dapat dipidana, kecuali ada izin dari masyarakat.

Lembaga peradilan tidak dapat dipidana; 3) orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum; 4) orang yang hanya ikut serta dalam permainan judi yang bukan merupakan sumber penghidupan juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, tepatnya dalam Pasal 1 PPRI Nomor 9 Tahun 1981 yang memuat larangan pemberian izin terhadap segala bentuk perjudian, baik berupa perjudian yang diadakan di “kasino”. dalam “keramaian” atau karena alasan lain, yang jika lebih disukai dengan isi Pasal 2 PPRI Nomor 9 Tahun 1981 yang menghapuskan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI Nomor 9 Tahun 1981, terutama yang memperbolehkan segala bentuk perjudian, dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau Pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Tampaknya pengaturan tentang “perjudian” memiliki pengaturan yang saling bertentangan, di satu sisi UU No. 7 tahun 1974 jo. Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “perjudian” dapat diizinkan oleh mereka yang dikecualikan, selain itu juga bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PPRI No. 9 Tahun 1981 yang melarang “perjudian” (memberikan) perjudian. dalam segala bentuk. Memang dalam teori hukum, PPRI Nomor 9 Tahun 1981 dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan di atas.

Atas dasar itu, polri hanya bisa menindak perjudian yang tidak memiliki izin, padahal perjudian bertentangan dengan nilai-nilai semua agama. Untuk menghindari tindakan anarkisme ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian, pemerintah dan dpr harus tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian”, larangan pemberian izin di tempat umum.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *